Calek Perempuan Harus Bersuara
Posted by Unknown
Posted on 11:55 AM
with No comments
Keberadaan calon anggota legislatif (caleg) perempuan di kancah politik memberikan harapan tersendiri bagi penyelesaian masalah perempuan. Sebab, hingga kini masih banyak persoalan perempuan yang belum terselesaikan terkait dengan pemenuhan hak-hak konstitusional. Hak-hak tersebut meliputi mendapatkan rasa aman dan hidup tanpa diskriminasi, hak sebagai warga negara untuk bisa ikut berserikat dan berkumpul dan hak-hak kesehatan terutama kesehatan reproduksi dan seksual. Selain itu, secara kebijakan banyak perempuan diabaikan hak-haknya di saat menjadi korban kekerasan dan bencana alam. “Pantauan kami di wilayah paling parah terkena bencana gempa Sumbar, salah satunya di Maninjau. Sampai kini masih ada 70-an warga yang tinggal di shelter dan sebagian besar yang tinggal di shelter itu perempuan,” kata Direktur Nurani Perempuan (Womens Crisis Center), Yefri Heriani, kepada Padang Ekspres, kemarin. Yefri menjelaskan, persoalan lainnya adalah hak perempuan dilibatkan dalam mengambil keputusan terkait hak ulayat. Sementara di dunia kerja, masih banyak perempuan yang memiliki pekerjaan tidak layak. “Jika ingin merefleksi diri masing-masing, kadang kita bekerja secara profesional tapi dibayar tidak layak. Artinya, penghargaan terhadap perempuan atas kerja yang dikerjakan sering tidak seimbang dengan kemampuannya,” jelasnya. Menurut Yefri, pekerjaan layak itu pekerjaan berimbang dengan penghasilan yang didapatkan. “Kemudian, saat ini perempuan masih banyak menjadi korban trafficking. Sumbar masih menjadi wilayah pengirim buruh migran. Ada beberapa korban ini berasal dari Sumbar. Perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual banyak terjadi di Sumbar,” sebutnya. Melihat banyaknya persoalan perempuan ini, tutur Yefri, kiprah anggota legislatif perempuan periode sekarang belum begitu menggembirakan. Ini terjadi karena anggota legislatif perempuan di parlemen lemah memainkan peran. “Pandangan perspektif hak asas manusia dan perempuan mereka lemah. Mereka lebih banyak mempertimbangkan atau menyorot isu-isu mayoritas ketimbang kelompok minoritas, khususnya perempuan,” jelasnya. Sebenarnya, jika anggota legislatif perempuan yang memenuhi kuota 30 persen betul-betul bekerja, mereka bisa memberikan keputusan yang benar-benar signifikan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. “Ini tidak hanya sekadar persoalan jumlah, tapi perlunya ideologi dan cara pandang yang benar,” sebutnya. Yefri menilai caleg perempuan yang maju sekarang pada dasarnya memiliki pengalaman politik di ranah domestik. Tinggal mengasah lagi untuk ke ranah publik. “Seperti soal kebijakan harga. Banyak perempuan tidak menyadari bahwa yang ia lakukan sehari-hari adalah urusan politik. Jika kegiatan itu mampu diaktualisasikan di ranah publik, nilainya bisa luar biasa,” sebutnya. Tapi, kesadaran itu tidak bisa ditumbuhkan ke semua perempuan. ”Butuh waktu lama dan kerja sama antarpihak untuk mewujudkan kesadaran tersebut, khusunya partai politik. Tinggal bisa tidaknya partai politik membantu caleg perempuan untuk menang,” sebut Yefri. Secara terpisah, salah seorang caleg perempuan, Amnovia mengatakan permasalahan dialami perempuan saat ini terutama di bidang politik, yakni kurangnya minat dan keinginan perempuan itu sendiri untuk terjun kedunia politik. Umumnya pemahaman tentang politik bagi kaum wanita minim, sehingga yang terjadi sekarang tidak adanya kesetaraan perempuan berkiprah dalam pembangunan. Jika terpilih nanti Amnovia menuturkan akan memperjuangkan aspirasi kaum wanita khususnya dalam bidang politik guna mendapatkan kesetaraan hak-hak perempuan, memberikan warna dalam mengisi pembangunan pendidikan kesehatan, lapangan kerja dan agama di Sumbar. Tentang kiprah anggota DPRD sekarang dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Amnovia menilai sudah cukup baik, tapi perlu diperkuat dan sempurnakan mana yang kurang. ”Memang tugas-tugas kedewanan yang belum maksimal kendalanya perwakilan gender, wawasan, sumber daya manusia, dan pengalaman politik,” ucapnya.
0 komentar:
Posting Komentar