Dana PIPP

Dari 14 ang­go­ta DPR RI plus empat anggota DPD RI asal Sumbar, ternyata bisa dihitung dengan jari siapa wakil rakyat yang berbuat per­ce­pa­tan pembangunan Sum­bar. Jejaknya bisa terlihat sela­ma hampir lima tahun terakhir. Mulyadi, anggota DPR RI Dapil Sumbar II dari Partai Demokrat, boleh dibilang satu dari sekian orang wakil rakyat yang berbuat. Jejak perjuangan Mulyadi bisa terlihat mulai Jembatan Kelok 9 di Kabupaten Limapu­luh Kota, jalan Sicincin-Mala­lak-Ba­lingka di Kabupaten Agam, fly over depan Pasar Aurkuning Bukittinggi. Lalu, jalan Kota Lubuksikaping, jalan Mangopoh Simpangempat dari Kabupaten Agam ke Pasaman Barat, seko­lah pelayaran di Kabupaten Pa­dang­pariaman, serta bantuan rusun untuk pesantren. Tak hanya memperjunag­kan program beranggaran be­sar, ternyata anggota Komisi V DPR RI ini juga memper­juang­kan program pembangunan di jorong-jorong/nagari-nagari. Tidak tanggung-tanggung, Mul­ya­di berjasa dalam pengucuran 1.032 paket Program Pemba­ngu­nan Infrastruktur Perdesa­an (PPIP) sejak 2010. Di mana, setiap paket PPIP mendapat d­a­na Rp 250 juta dan 10.000 lebih rumah tidak layak huni sejak tahun 2012. Di mana, setiap rumah mendapat ban­tuan Rp 6-11 juta pada tahun 2012 dan Rp 7-15 juta tahun 2013. Mulyadi menceritakan pe­nga­la­man­nya memper­juang­kan anggaran PPIP. Menteri PU Djoko Kirmanto sempat berta­nya kenapa kabupaten di Dapil Sumbar II memperoleh PPIP begitu banyak, semua di atas 100 paket pada tahun 2013 ini, jauh sekali perbedaannya de­ngan kabupaten-kabupaten lain. Mendapat pertanyaan itu, anggota badan anggaran (Bang­­­gar) ini menjelaskan bah­wa ang­gota DPR harus mampu mem­perjuangkan alokasi ang­ga­ran untuk daerah pemilihan­nya se­banyak-banyaknya, kare­na se­orang anggota DPR begitu di­lantik, dia harus mampu mem­­per­­juangkan alokasi ang­ga­ran untuk daerah pemili­hannya se­banyak-banyaknya. Ka­re­na, be­gitu seorang anggota DPR begitu dilantik, dia meng­ucap­kan sum­pah untuk mem­per­juangkan daerah pemilihannya. Dari hasil kunjungan Mul­yadi ke jorong-jorong yang mem­­­­pe­roleh bantuan PPIP, ma­­sya­rakat benar-benar mera­sa ter­ban­tu atas program terse­but. Ter­lebih lagi, APBD kabu­pa­ten/kota dan provinsi ke­mam­puannya sa­ngat terbatas. Sum­bar pun ti­dak punya mi­nyak seperti Riau, kita bukan provinsi kaya. Oleh karena itu, anggota DPR-nya harus ber­juang mem­ba­wa angga­ran seba­nyak-ba­nyak­nya ke Sumbar. Selain PPIP, mulai tahun 2013 ini Komisi V DPR RI dan Ke­menterian PU juga melun­cur­kan program P4IP (Program Per­ce­patan dan Perluasan Pem­­ba­ngu­­nan Infrastruktur Pemu­ki­man) di kelurahan. Alo­k­a­si ang­­ga­rannya sama seperti PPIP (Rp 250 juta per paket, red). Lalu, P4-ISDA (Program Percepatan dan Per­luasan Pem­­ba­n­gunan In­fras­truktur Sumber Daya Air-Iri­gasi Kecil ) atau bantuan untuk iri­gasi kecil), yaitu Rp 178 juta per paket. Setelah Mulyadi melakukan peninjauan lapangan, program ini juga sangat dirasakan man­faat­nya oleh masyarakat. Bah­kan, seluruh jorong dan kelu­rahan menginginkan kembali program PPIP, P4-IP, P4-ISDA dan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). ”Insya Allah kalau saya diberi amanah kembali oleh rakyat, saya akan memperjunagkan kembali program pro rakyat tersebut se­banyak-banyaknya untuk Sum­bar,” kata Mulyadi ketika ditanya soal komitmennya bila kembali diberi amanah