Setelah hiruk-pikuk kecurangan pemilu legislatif dan ujian nasional (UN) SLTA, ada tiga berita besar yang kini menghebohkan ruang publik di Sumatera Barat. Di Padang, daerah ini sedang buncah dengan kontroversi pencopotan para loyalis mantan Wali Kota Padang, Fauzi Bahar. Di Limapuluh Kota lebih heboh lagi. Dari penelusuran tokoh-tokoh agama, adat dan masyarakat setempat, terungkap adanya pergaulan bebas di kalangan pelajar. Budaya (maaf) pesta seks yang biasanya populer di kalangan pelajar di negeri Barat sana, diam-diam telah diadopsi para remaja di Luak Bungsu itu.
Tak disangka, ada beberapa sekelompok pelajar setempat membudayakan “arisan seks”. Sebuah games yang sama sekali jauh dari ajaran agama dan norma di negeri Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ini. Alhasil, ada sekitar 200 remaja putri hamil di luar nikah dari data dinas kesehatan setempat. Itu yang tercatat. Bayangkan, berapa yang tidak terdata Dinkes atau yang tidak sampai menimbulkan kehamilan. Di Dharmasraya, ketua DPRD menjadi tersangka pembalakan kayu secara liar alias illegal logging. Pejabat publik yang sedianya mengawasi kinerja eksekutif dan yudikatif di daerahnya, malah terlibat dalam kejahatan lingkungan.
Ketiga hot issue ini menjadi trending topic di Sumbar. Tak heran, para khatib Jumat pun mengangkat tiga isu itu menjadi materi khutbahnya. Membahas politisasi birokrasi, pejabat menjadi pelaku kejahatan hingga pergaulan bebas remaja. Ketiganya berdampak sistemik terhadap kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Politisasi birokrasi yang kini dituduhkan sebagai orang pada Penjabat Wali Kota Padang Erizal, menyingkirkan “orang Fauzi Bahar” dan menempatkan loyalis kepala daerah terpilih, harus menjadi perhatian semua pihak, terutama bagi mereka yang diamanahkan mengurus ibu kota Sumbar ini.
Pj Wako boleh saja membantah tidak ada sedikit pun motif pergantian pejabat itu terselip muatan politis. Pj Wako sah-sah saja beralasan bahwa mutasi dilakukan semata-mata alasan profesional, tanpa ada titipan dari pejabat ini dan itu. Seribu satu alasan pun bisa dilontarkan untuk pembenaran. Namun, apa pun alasannya, mutasi yang dilakukan di pengujung jabatan seorang Pj Wako, sulit untuk tidak percaya bila mutasi tersebut kental nuansa politisnya daripada profesional. Politisasi birokrasi di Republik ini, bukanlah cerita baru. Sejak Orde Lama hingga Reformasi sekarang ini, metode merit system yang menempatnya orang sesuai keahliannya, hanya ada di pidato-pidato pejabat dan di atas kertas. Praktiknya, terlalu menyengat aroma politik dagang sapi. Bagi-bagi kekuasaan layaknya perusahaan keluarga.
Ganti kepala daerah ganti pula pejabat dan program, lagu lama yang selalu diputar berulang-ulang. Tabiat itu makin gawat selama era desentralisasi. Dengan dalih otonomi daerah, “si raja kecil” dengan pongahnya memimpin seenak perutnya seperti milik nenek moyangnya. Bagi rakyat badarai, sebenarnya tidaklah peduli siapa yang menjabat jabatan tertentu. Yang penting, pejabat itu berkompeten, berintegritas dan mampu mensejahterakan rakyat. Celakanya, blunder yang dilakukan seorang Pj Wako Padang malah dijadikan komoditas politik orang-orang tertentu untuk menyerang individu dan kelompok tertentu. Tak pelak, penggorengan isu pun dimainkan sekelompok orang untuk mendiskreditkan kelompok yang lain.
Beginilah kejadiannya, daerah kita tidak maju-maju. Apa pun dipolitisasi demi keuntungan pribadi dan kelompok. Siapa lagi kalau bukan permainan elite-elite. Dengan mengatasnamakan rakyat, mereka yang haus kekuasan bermain di belakang layar. Sudahlah, hentikan semua permainan itu. Rakyat sudah bosan dengan akrobat para elite yang tanpa merasa bersalah mengatasnamakan rakyat, berebut kue APBD, kekuasaan dan sumber daya alam dan hutan Sumatera Barat. Ranah Minang butuh uluran tangan kita semua untuk berbuat lebih baik. Ketika tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin sibuk dengan urusannya masing-masing, jangan salahkan anak kamanakan sibuk dengan arisan seks.
0 komentar:
Posting Komentar